hot news! Developer Kadar Sediakan Rumah Subsidi Malang

Rumah Subsidi Malang Pertama dengan Cicilan Murah

Bagaimana kabarnya semua. Indonesia saat ini masih terus belum terbebas dari virus corona. Banyaknya virus corona yang kian bermutasi dan memunculkan varian baru membuat beberapa permasalahan ekonomi di Indonesia belum teratasi. Namun, hal ini membuat munculnya adaptasi baru dengan kebiasaan baru, perlahan beberapa perusahaan mulai bangkit untuk meningkatkan roda perekonomiannya.

Penyediaan rumah menjadi salah satu bagian penting dalam majunya sebuah negara. Rumah menjadi pilar tumbuh kembangnya keluarga, baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan hingga aspek sosial. Kementerian PUPR memperkirakan kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 1,2 juta unit per tahun.

Salah satunya, dengan developer perumahan PT. Kadar Baru Berkah yang terus mengembangkan bisnis propertinya ke segala wilayah di Indonesia. Tahun baru 2022 membawa semua keberkahan untuk kita semua, sehingga kini pengembangan properti rumah subsidi malang akan gencar dilakukan. Meskipun masih dalam masa pandemi virus corona pengembang developer perumahan PT. Kadar Baru Berkah akan melanjutkan pembangunan rumah subsidi malang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di wilayah kecamatan Wajak.

PT. Kadar Baru Berkah mengembangkan bisnis barunya di wilayan Wajak karena saat ini daerah tersebut memiliki kemajuan yang sangat pesat. Rencananya, total rumah subsidi yang akan di bangun di wilayah Kecamatan Wajak, sejumlah 71 unit yang nantinya akan ditargetkan habis terjual di tahun 2022 ini. Informasinya, Kadar Baru Berkah akan menjualkan rumah subsidi tersebut dengan dp dan cicilan murah.

Dengan menerapkan informasi seperti ini, tentunya akan menambah antusias warga dan masyarakat di wilayah Wajak agar segera memiliki rumah sendiri. Kadar Baru Berkah juga menerapkan sistem rumah subsidi berdasarkan aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sehingga luas tanah dan harga tersebut diatur dalam peraturan Menteri.